Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut; 50 diantaranya menandatangani Piagam tersebut di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada 26 Juni 1945, sementara Polandia, yang tidak terwakili di konferensi tersebut, menandatanganinya pada 15 Oktober 1945. Perluasan Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB secara resmi berdiri tanggal 24 Oktober 1945 setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik CIna, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan beberapa penandatangan lain. Sebanyak 51 anggota pertama (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun itu; 50 di antaranya menandatangani Piagam PBB di Konferensi Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Francisco tanggal 26 Juni 1945, sedangkan Polandia (tidak diwakili dalam konferensi tersebut) menandatangani Piagam pada tanggal 15 Oktober 1945. Indonesia Back to Nature
Perhatian dunia terhadap masalah pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB) pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia I (1960-1970)” guna merumuskan strategi terhadap gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia II (1970-1980)”. Sekretaris Jenderal PBB membuat laporan yang diajukan kepada Sidang Umum PBB pada tahun 1969 dengan Nomor laporan 2581 (27) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam laporannya menyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan “sikap dan tanggapan baru” terhadap lingkungan hidup untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan ekonomi dan sosial khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 6-7). Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya, dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.[56] Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus, dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, atau "United Nations University" (UNU) adalah lengan akademik Perserikatan Bangsa Bangsa yang didirikan pada tahun 1973, yang melayani tujuan dan prinsip dari Piagam PBB. Universitas PBB melakukan berbagai penelitian tentang berbagai masalah global yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian dari PBB maupun negara-negara anggotanya. Meskipun memiliki status universitas, Universitas PBB tidak sepenuhnya berjalan sebagai sebuah institusi pendidikan yang komprehensif. Universitas PBB berfungsi sebagai "think tank" untuk sistem PBB, serta menjadi jembatan antara PBB dan para akademisi internasional dan pembuat kebijakan. Republik Tiongkok
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh RRT. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRT. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok terimbas oleh citra buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Tiongkok yang dipromosikan oleh pemerintah RRT di Tiongkok daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan diplomatiknya ke pemerintah RRT di Tiongkok daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Tiongkok di Taiwan hanya diakui oleh 23 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri, dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan, dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.[38] Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Cekoslowakia bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dengan namanya dibuat menjadi Republik Federatif Ceko dan Slowakia pada 20 April 1990. Setelah Pembubaran Cekoslowakia, dalam sebuah surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap-nya memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Republik Federatif Ceko dan Slowakia tidak lagi berdiri pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Slowakia, sebagai negara penerus, akan mengajukan keanggotaan di PBB. Kedua negara saling berebut status negara penerus tunggal. Kedua negara tersebut masuk ke PBB pada 19 Januari 1993. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai.[30] Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida, dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.[31] Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[39] bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.[40] Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut.[41] Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.[42] Politik
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB. Negara Palestina
KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Korea dan Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951.[5] Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke 26 sidang Majelis Umum PBB. Ia merupakan perwakilan Asia kedua yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos Pena Romulo dari Filipina.[6] Yugoslavia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Yugoslavia adalah anggota carter Perserikatan Bangsa-Bangsa dari pendiriannya pada 1945 sebagai Republik Federal Sosialis Yugoslavia sampai 1992 pada Perang Yugoslavia. Negara tersebut bergabung kembali ke PBB sebagai Republik Federal Yugoslavia pada 2000 sebagai anggota baru. Kursinya ditransfer ke Serbia pada 2006. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (English: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. (Pasal 1 Konstitusi UNESCO).[2] Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah traktat utama yang meresmikan Sekutu Perang Dunia II. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 47 pemerintahan nasional dari tahun 1942 hingga 1945. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 1–2 Januari 1942 di Konferensi Arcadia, Washington, D.C.. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Uni Republik Sosialis Soviet (Union of Soviet Socialist Republics, USSR) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan dirancang menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pembubaran USSR, dalam sebuah surat tertanggal 24 Desember 1991, Boris Yeltsin, Presiden Federasi Rusia, memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa keanggotaan USSR dalam Dewan Keamanan dan seluruh badan PBB lainnya dilanjutkan oleh Federasi Rusia dengan dukungan 11 negara anggota Persemakmuran Negara-negara Independen. Swiss
Pada tahun 2002, Swiss menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-bangsa, meninggalkan Vatikan sebagai negara berdaulat terakhir yang tidak ikut PBB. Swiss merupakan anggota pendiri EFTA, namun tidak menjadi anggota Wilayah Ekonomi Eropa (EEA). Permohonan keanggotaan di Uni Eropa dikirim pada bulan Mei 1992, namun tak berlanjut sejak EEA ditolak pada bulan Desember 1992 ketika Swiss menjadi satu-satunya negara yang meluncurkan referendum untuk EEA. Sudah terjadi beberapa referendum atas masalah UE, dengan reaksi beragam terhadapnya dari penduduknya, permohonan keanggotaan telah dibekukan. Namun, secara bertahap hukum disesuaikan dengan UE dan pemerintah telah menandatangani sejumlah perjanjian bilateral dengan UE. Swiss, bersama dengan Liechtenstein, sudah dikelilingi oleh negara anggota UE sejak keanggotaan Austria pada tahun 1995. Pada tanggal 5 Juni 2005, pemberi suara di Swiss dengan persetujuan oleh 55% mayoritas bergabung dengan persetujuan Schengen, hasil yang dianggap oleh komentator UE sebagai tanda dukungan oleh Swiss, negeri yang sejak dahulu disebut-sebut sebagai negara independen, netral, atau isolasionis. Italia
Italia adalah anggota pendiri Komunitas Eropa, kini Uni Eropa (EU), dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Italia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1955, dan Italia juga adalah anggota, dan pendukung kuat sejumlah organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), GATT/Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Majelis Eropa, dan Inisiatif Eropa Tengah. Italia memegang kepemimpinan bergilir di beberapa organisasi internasional, di antaranya Konferensi untuk Keamanan, dan Kerja sama di Eropa (CSCE), pendahulu OSCE, pada tahun 1994; G8; dan Uni Eropa pada tahun 2009, dan dari Juli sampai Desember 2003. Liga Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global.
Ide untuk mendirikan LBB dicetuskan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, meskipun AS sendiri kemudian tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Sejumlah 42 negara menjadi anggota saat LBB didirikan. 23 di antaranya tetap bertahan sebagai anggota hingga LBB dibubarkan pada 1945. Antara 1920-1937, 21 negara masuk menjadi anggota, namun tujuh di antara keduapuluh satu anggota tambahan ini kemudian mengundurkan diri (ada yang dikeluarkan) sebelum 1945. Chili
Pada tanggal 26 Juni 1945, Chili turut serta sebagai anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa di antara 50 negara yang menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Francisco, California. Chili menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan sebanyak empat kali: pada periode 1952-1953, 1961-1962, 1996-1997, dan 2003-2004. Setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 1973, Chili menjadi terkucil secara politik, sebagai akibat dari semakin meluasnya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945, dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia, dan ekonomi untuk menciptakan mereka.[36] Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata, dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal."[37] Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir, dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[6] Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Setiap tahun dari 1993–2006, negara-negara anggota mengajukan sebuah memorandum kepada Sekjen PBB yang meminta agar Majelis Umum PBB dapat mengijinkan ROC kembali ikut serta dalam PBB. Ajuan tersebut dipilih, ketimbang penyematan keanggotaan formal, karena itu dapat dilakukan oleh Majelis Umum, sementara penyematan keanggotaan akan membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, dimana RRT memegang hak veto. Proporsal-proporsal awal merekomendasikan pengajuan ROC dengan perwakilan paralel atas Tiongkok, bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok, menunda reunifikasi pada masa mendatang, dengan mengutip contoh-contoh dari negara-negara terbagi lainnya yang menjadi negara anggota PBB terpisah, seperti Jerman Barat dan Jerman Timur serta Korea Utara dan Korea Selatan. Proporsal-proporsal berikutnya mendorong agar ROC dianggap menjadi negara terpisah, atas dasar RRT tak memiliki kedaulatan atas kawasan tersebut. Resolusi-resolusi yang diusulkan tersebut menyebut ROC dengan berbagai nama: "Republik Tiongkok di Taiwan" (1993–94), "Republik Tiongkok pada Taiwan" (1995–97, 1999–2002), "Republik Tiongkok" (1998), "Republik Tiongkok (Taiwan)" (2003) dan "Taiwan" (2004–06). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional. Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNICEF didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1946 dengan nama United Nations International Children's Emergency Fund atau Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anak, untuk memberikan bantuan makanan dan kesehatan darurat di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II. Dokter Ludwik Rajchman dari Polandia secara umum dianggap sebagai pendiri UNICEF dan mengepalai lembaga ini sejak tahun 1946. Berdasarkan saran dari dr. Rajchman, Maurice Pate dari Amerika Serikat ditunjuk sebagai direktur eksekutif yang pertama, dan bertugas sejak tahun 1947 hingga saat meninggalnya pada tahun 1965. Pada tahun 1953, mandat UNICEF diperluas untuk menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Pada tahun itu pula UNICEF ditetapkan sebagai bagian tetap dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu, kata "international" dan "emergency" dihapus dari nama organisasi, sehingga cukup dikenal sebagai United Nations Children's Fund atau disingkat "UNICEF". Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Relawan PBB dibentuk oleh Majelis Umum PBB dan dioperasikan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Serta bermarkas besar di Bonn, Jerman dengan dua kantor penghubung di Tokyo, Jepang dan New York, Amerika Serikat. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 1993, ROC mulai berkampanye untuk bergabung lagi dengan PBB secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok. Sejumlah opsi bermunculan, termasuk pengajuan keanggotaan dalam badan terspesialisasi, menyematkan status pengamat, penyematan keanggotaan penuh, atau mengangkat lagi resolusi 2758 untuk mengklaim kembali kursi Tiongkok di PBB. Liga Bangsa-Bangsa
Karena ketidakberhasilannya dalam melaksanakan tugasnya, LBB diganti menjadi PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, AS. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Asas PBB adalah sebagai berikut: 1) PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Ø Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama. 2) Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. Ø Tiap-tiap anggota dengan sepenuh hati harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Piagam 3) Semua anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai. Ø Semua anggota harus menyelesaikan setiap persengketaan internasional mereka dengan jalan damai sehingga tidak membehayakan perdamaian,keamanan dan keadilan. 4) Dalam melaksanakan hubungan internasional setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negar-negara lain. Ø Dalam perhubungan internasional semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap suatu daerah atau kemerdekaan politik suatu negara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. 5) Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB. Ø Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Piagam, serta tidak akan memberi bantuan kepada negara manapun, jika PBB sedang menjalankan tindakan terhadap negara itu. 6) PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB. Ø PBB menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota juga akan bertindak selaras dengan dasar-dasar/asas-asas ini, sekedar perlu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. 7) PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Ø PBB tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam hal yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari suatu negara, atau akan memaksakan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut piagam ini, tetapi asas ini tidak berarti akan membatalkan sesuatu tindakan untuk menjalankan peraturan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Piagam PBB. Sejarah Indonesia
Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB).
Organisasi ini dilihat sebagai organisasi yang melakukan tugas pokok PBB selain perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan
Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau yang dalam Bahasa Inggris disebut "United Nations Office on Drugs and Crime" (UNODC) adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurusi kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan, yang mengkombinasikan Program Kontrol Narkona Internasional PBB (UNDCP) dan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan. Kantor ini adalah anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diberikan nama Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan pada tahun 2002. Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa
United Nations Population Fund (UNFPA) memulai operasinya tahun 1969 sebagai United Nations Fund for Population Activities (namanya berubah tahun 1987) di bawah administrasi United Nations Development Fund. Tahun 1971 badan ini ditempatkan di bawah otoritas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan Sementara PBB di Lebanon
UNIFIL adalah akronim dari United Nations Interim Force in Lebanon artinya: "Pasukan Sementara PBB di Lebanon" adalah organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 19 Maret 1978, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 425 dan No. 426., untuk memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritas efektifnya di area tersebut. Pasukan pertama UNIFIL diturunkan di area pada tanggal 23 Maret 1978; pasukan ini merupakan pasukan yang dipindah dari operasi perdamaian PBB lainnya di area tersebut (bernama United Nations Emergency Force dan United Nations Disengagement Observer Force Zone). Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1949, akibat Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan ROC pimpinan Kuomintang kehilangan kontrol efektif atas Tiongkok daratan dan berpindah ke pulau Taiwan, dan pemerintahan pimpinan Partai Komunis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok; namun, Pemerintahan Republik Tiongkok masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas Taiwan dan sejumlah pulau kecil berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada kebijakan Satu Tiongkok. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak pembentukan PBB, hanya satu negara anggota (selain negara-negara yang dibubarkan atau yang digabung dengan negara anggota lainnya) telah secara unilateral menarik dari PBB. Saat konfrontasi Indonesia–Malaysia, dan dalam menanggapi pemilihan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dalam sebuah surat tertanggal 20 Januari 1965, Indonesia memberitahukan Sekjen PBB bahwa ia telah memutuskan "pada tahap ini dan di bawah keadaan saat ini" untuk menarik diri dari PBB. Namun, setelah pelengseran Presiden Sukarno, dalam sebuah telegram tertanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan kepada Sekjen terhadap keputusannya "untuk mengembalikan kerjasama publik dengan PBB dan melanjutkan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatannya yang dimulai dengan sesi kedua puluh satu Majelis Umum". Pada 28 September 1966, Majelis Umum PBB menerima keputusan Pemerintah Indonesia dan Presiden Majelis Umum PBB mengundang para perwakilan negara tersebut untuk menduduki kursi mereka di Majelis tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Adapun lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia. Lembaga-lembaga khusus yang berada di bawah Sistem PBB meliputi Grup Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-anak PBB. Petugas terpenting dalam hierarki PBB adalah Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres dari Portugal sejak tahun 2017 , menggantikan Ban Ki Moon dari Korea Selatan.[16]. Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat memperoleh status konsultatif di ECOSOC dan badan-badan lain untuk berpartisipasi di PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mahkamah Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional, dan mengatur Pengadilan. Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Perwalian PBB mengatur agar daerah-daerah tanpa pemerintahan sendiri dikelola dengan perhatian kepada penduduk setempat dan keamanan dan perdamaian internasional. Daerah perwalian kebanyakan berasal dari mandat Liga Bangsa-Bangsa atau daerah yang diambil dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, dan semuanya sekarang sudah merdeka atau bergabung dengan negara tetangga. Yang terakhir adalah Palau, yang menjadi bagian dari AS pada Desember 1994. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi anggotanya, dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi, dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai. Eleanor Roosevelt
Pada tahun 1940-an, Eleanor menjadi salah satu pendiri Freedom House dan mendukung pembentukkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Eleanor Roosevelt mendirikan UN Association of the United States pada tahun 1943 untuk mengumpulkan dukungan atas dibentuknya PBB. Ia menjadi delegasi Amerika Serikat ke Majelis Umum PBB dari tahun 1945 sampai 1952, ditunjuk oleh Presiden Harry S. Truman dan disetujui oleh Senat Amerika Serikat. Pada masanya di PBB, Eleanor mengetuai komite "League of Women Voters" yang merancang dan menyetujui Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. President Truman menyatakan bahwa Eleanor adalah "Ibu Negara Dunia" "(American first lady)", atas jasanya dalam hak asasi manusia. Korea dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Rakyat Demokratik Korea (umumnya dikenal sebagai Korea Utara) dan Republik Korea (umumnya dikenal sebagai Korea Selatan) sama-sama masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1991. Pada 8 Agustus 1991, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 702, merekomendasikan kedua negara tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk keanggotaan. Pada 17 September 1991, Majelis Umum menerima kedua negara tersebut di bawah Resolusi 46/1. Partai Komunis Palestina
Pada tahun 1943 terjadi perpecahan partai, dengan anggota Arab membentuk Liga Pembebasan Nasional pada tahun 1944. PKP dan LPN pada awalnya menentang Rencana Pembagian PBB 1947, tetapi menerimanya setelah Uni Soviet mendukung itu. PKP berubah nama menjadi MAKEI, Partai Komunis Eretz Israel, setelah mendukung pembagian tersebut pada Oktober 1947. Ini adalah pertama kalinya komunis telah menggunakan istilah 'Eretz Israel' (Tanah Israel). Namun, itu telah menjadi praktik yang meluas di Mandat Palestina untuk menerjemahkan 'Palestina' sebagaimana 'Eretz Israel ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Partai ini masih dipandang sebagai pembagian jalan memutar sementara di jalan ke keadaan binational. Kedua belah pihak mempertahankan kontak selama perang 1948, dan setelah perang LPN bergabung dengan MAKI (nama baru diadopsi oleh MAKEI, berarti Partai Komunis Israel) dalam batas-batas negara baru. Liga Bangsa-Bangsa
LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, LBB akhirnya gagal mencegah berbagai serangan yang dilakukan Kekuatan Poros pada tahun 1930-an. Munculnya Perang Dunia II kembali memperjelas keadaan bahwa LBB telah gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1945, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Biju Patnaik
Usai Perang Dunia II, Indonesia dan India sama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan; namun India dengan statusnya sebagai dominion Inggris, sejak 30 Oktober 1945 telah menjadi anggota PBB. Salah satu usaha Indonesia meraih dukungan luar negeri serta bantuan senjata dan obat-obatan adalah dengan menghubungi India karena Moh.Hatta adalah teman dekat Jawaharlal Nehru, pemimpin Partai Kongres Nasional India saat itu, menjadi Perdana Menteri India pertama. Bantuan India melalui PBB diharapkan dapat memberikan dukungan bagi usaha kemerdekaan Indonesia dan menekan Belanda secara diplomatis untuk menghentikan usahanya menggoyang Republik yang baru merdeka. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19
Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-66, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah meminta bergabung sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, inisiatif Palestine 194 tidak pernah dijadikan subjek pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya 8 dari 15 anggota yang mendukung upaya ini, kurang satu suara lagi, termasuk suara setuju dari anggota permanen yang tercantum dalam Artikel 27 Piagam PBB. Pada tanggal 31 Oktober 2011, Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menerima Palestina sebagai negara anggotanya. Keputusan ini berlaku tanggal 23 November 2011 ketika Palestina meratifikasi konstitusi UNESCO. Dekade Keanekaragaman Hayati PBB
Dekade Keanekaragaman Hayati PBB adalah salah satu jangka waktu satu dekade yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada rentang 2011-2020. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meluncurkan inisiatif ini pada tanggal 17 Desember 2011, agar manusia dapat hidup lebih harmonis dengan alam, serta untuk melestarikan dan secara benar menangani kekayaan untuk kemakmuran generasi sekarang dan mendatang. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Baik Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) masuk ke PBB pada 18 September 1973. Melalui bersatunya negara federal Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman dari 3 Oktober 1990, kawasan Republik Demokratik Jerman menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, sekarang pendeknya disebut sebagai "Jerman", Sehingga, Republik Federal Jerman masih menjadi anggota PBB sementara Republik Demokratik Jerman tidak lagi berdiri. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 15 Maret 1943 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara "abstain", yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan.  Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[5] Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun. Kepulauan Marshall dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kepulauan Marshall bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 1991. Meskipun Kepulauan Marshall berdaulat, Republik tersebut menjalin Asosiasi Kerjasama Bebas dengan Amerika Serikat. Kepulauan Marshall menunjukkan dukungan besar terhadap Amerika Serikat. Pada 13 masalah penting pada 2008, Kepulauan Marshall mempawaikan suara 100% kepada Amerika Serikat. Namun, pada 2015, Kepulauan Marshall memilih menentang embargo AS atas Kuba. Pergerakannya di PBB didukung oleh 191 negara anggota, dengan dua suara menentang (Amerika Serikat dan Israel) dan tak ada negara yang menyatakan abstain. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Setelah terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi Jerman setelah Perang Dunia II, terdapat sebuah konsensus umum dalam komunitas dunia bahwa Piagam PBB tidak secara penuh mendefinisikan hak-hak yang disebutkan. Sebuah pernyataan umum yang menjelaskan hak-hak individual diperlukan. John Peters Humphrey dipanggil oleh Sekretariat Jenderal PBB untuk bekerja dalam suatu proyek dan menjadi penyusus pernyataan umum tersebut. Humphrey juga dibantu oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, Jacques Maritain dari Perancis, Charles Malik dari Lebanon, and P. C. Chang dari Republik Tiongkok, dan lainnya. Proklamasi ini diratifikasi sewaktu Rapat Umum pada tanggal 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 keberatan, dan 8 abstain (semuanya adalah blok negara Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi). Walaupun peran penting dimainkan oleh John Humphrey, warga negara Kanada, Pemeritah Kanada pada awalnya abstain dalam perhitungan suara tersebut, namun akhinya menyetujui pernyataan tersebut di Rapat Umum. (Lihat:) Hak asasi manusia
Pasal 1 Piagam PBB mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut. Selain itu, Pasal 55 dan 56 mengharuskan negara anggota untuk mengambil tindakan kolektif maupun terpisah untuk memastikan penghormatan dan pengejawantahan hak asasi manusia di seantero jagad tanpa mengecualikan siapapun. Dengan adanya landasan hukum ini, sejumlah lembaga hak asasi manusia telah dibentuk di bawah naungan PBB. Pada tahun 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sebagai salah satu organ utama PBB mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 53 utusan dari negara-negara anggota PBB. Komisi ini berdiri selama 60 tahun dan telah melaksanakan berbagai kegiatan demi perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia. Beberapa sumbangsih terpenting dari organisasi ini adalah perumusan PUHAM, ICCPR, dan ICESCR, serta pengembangan kemampuan lembaga PBB dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Komisi ini pernah mendirikan Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mempersiapkan berbagai kajian tematik dan mengizinkan masyarakat madani ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Selain itu, Komisi HAM PBB juga telah berjasa dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di berbagai negara karena lembaga ini telah mengirim para ahli yang diberi mandat untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia tertentu atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tertentu, dan juga karena lembaga ini memiliki mekanisme rahasia yang memberi ruang bagi individu untuk melaporkan pelanggaran HAM berat dan sistematis di negara mereka. Namun, banyak pula yang mengkritik komisi ini karena politik internasional dirasa telah menghambat kinerja lembaga tersebut. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengakui di dalam laporannya pada tahun 2005 bahwa komisi tersebut sedang merosot kredibilitas dan profesionalismenya, dan negara-negara seringkali ingin menjadi anggota komisi tersebut bukan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi untuk melindungi negara mereka dari kritik sekaligus menyerang negara lain. Maka dari itu, Kofi Annan menyerukan reformasi yang mengubah sistemnya dari "penetapan standar" (seperti perumusan dan perundingan instrumen HAM baru) menjadi berpusat pada implementasi di lapangan untuk menanggulangi krisis dan kedaruratan HAM. Ia juga menolak usulan pendirian sebuah lembaga dengan keanggotaan yang terdiri dari semua negara, dan ia lebih mendukung pendirian sebuah dewan dengan jumlah anggota yang terbatas dan berperan sebagai badan subsider Majelis Umum PBB. Ia ingin agar dewan ini berperan sebagai "ruang peninjauan sejawat" dengan tugas untuk mengevaluasi pemenuhan semua kewajiban HAM yang diemban oleh semua negara, dan setiap negara anggota akan dipanggil secara berkala untuk melalui peninjauan menyeluruh terhadap rekam jejak HAM mereka. Awalnya usulan Kofi Annan menuai tanggapan negatif, tetapi perundingan tetap dapat dimulai pada musim panas tahun 2005. Berbagai permasalahan yang timbul (seperti soal jumlah anggota dan proses pengambilan keputusan) dapat diselesaikan, dan pada tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 60/251 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia. L. N. Palar
Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Pada masa jabatannya peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Brussel dan Uni Eropa
Pada tahun 1951, para pemimpin dari enam negara Eropa (Belgia, Luksemburg, Belanda, Perancis, Italia dan Jerman Barat) menandatangani Perjanjian Paris yang membentuk Masyarakat Batu Bara dan baja Eropa (ECSC), dan membentuk lembaga-lembaga: Otoritas Tinggi, Dewan Menteri, Mahkamah Agung, dan Majelis Umum. Beberapa kota dipertimbangkan untuk menjadi kantor pusat lembaga-lembaga tersebut, dan Brussel telah diterima sebagai kompromi, tetapi pemerintah Belgia memberikan dukungan kepada Liège sepenuhnya,[3] ditentang oleh anggota lainnya, dan tidak dapat secara resmi mendukung Brussel karena ketidakstabilan internal.[4] Pemilihan umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2018
Pemilihan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2018 diadakan pada tanggal 8 Juni dalam sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York City. Lima anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dipilih dengan masa jabatan dua tahun mulai 1 Januari 2019. Israel untuk pertama kalinya menjadi calon anggota dewan. Sejak 1965 ketika format pemilihan saat ini diadopsi sampai 2000 ketika Isael bergabung dengan Grup Eropa Barat dan Lain-Lain, Israel tidak dapat mencalonkan diri karena sejumlah negara memblokir keanggotaannya di Grup Asia. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia dan Herzegovina
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia dan Herzegovina (bahasa Inggris: "United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina", disingkat UNMIBH) adalah misi pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh PBB di Bosnia Herzegovina. Misi ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1035 pada tanggal 21 Desember 1995, menyusul berakhirnya misi UNPROFOR di Yugoslavia. UNMIBH menyelesaikan mandatnya pada tanggal 31 Desember 2002, dan selanjutnya digantikan oleh Misi Kepolisian Uni Eropa di Bosnia dan Herzegovina. Jepang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Jepang terlibat aktif di PBB sebagai prinsip dasar kebijakan luar negerinya. Saat Jepang bergabung dengan PBB pada 1956, negara tersebut sangat antusias dan didukung oleh masyarakat, karena organisasi internasional tersebut dipandang dapat membantu mewujudkan tatanan dunia yang damai. Keanggotaannya disambut oleh beberapa orang Jepang yang memandang PBB sebagai penuntun kebijakan netralitas tanpa senjata untuk negara mereka, selain persetujuan keamanan yang telah disepakati dengan AS pada tahun 1951. Selain itu, dukungan untuk PBB berguna untuk menutupi atau mengurangi kebergantungan penuh Jepang kepada Amerika Serikat dalam hal keamanan. Pemerintah memandang PBB sebagai tempat yang ideal untuk kebijakan luar negerinya yang terbuka ke segala arah dan meminimalisasi risiko.
 - Japan. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik Yugoslav Montenegro dan Serbia, mengklaim dirinya sendiri sebagai negara penerus sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia; namun, pada 30 Mei 1992, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757 diadopsi, yang memberikan sanksi internasional terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam Peperangan Yugoslavia, dan menyatakan bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum tak dapat diterima," dan pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menyatakan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan sehingga memutuskan agar "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tak dapat ikut serta dalam pengerjaan Majelis Umum". Republik Federal Yugoslavia menolak penerimaan resolusi tersebut selama beberapa tahun, namun setelah pelengseran Presiden Slobodan Milošević dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada 1 November 2000. Pada 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah adopsi dan penerapan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia. L. N. Palar
Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September 1950. Pada saat berpidato di muka Sidang Umum PBB sebagai Perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India. Pada tahun 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikutserta dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Timur dan Uni Soviet. Dari tahun 1957 sampai 1962, dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Sukarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat kepemimpinan Suharto pada tahun 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB oleh Palar. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman, dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan, dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 1970an, peralihan terjadi dalam lingkar diplomatik internasional dan RRT meraih kendali bagian atas dalam hubungan diplomatik internasional dan keputusan pengakuan. Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendebatkan pemasukan RRT ke PBB sebanyak 21 kali, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 diadopsi, yang mengakui bahwa "para perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk merestorasi seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui para perwakilan Pemerintahannya sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan mengeluarkan para perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka duduki secara tak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam seluruh organisasi yang berkaitan dengannya." Ini secara efektif mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari ROC ke RRT, dan mengeluarkan ROC dari PBB. Dua Tiongkok
Selama bertahun-tahun, kedua pemerintah berjuang untuk menjadi satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah. Dengan pertempuran di medan perang yang sebagian besar telah selesai, medan pertempuran utama menjadi pertempuran diplomatik. Sebelum tahun 1970-an, Republik Tiongkok masih diakui oleh banyak negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai satu-satunya pemerintah "Tiongkok" yang sah, yang mencakup baik Tiongkok daratan maupun Taiwan. Republik Tiongkok merupakan negara anggota pendiri PBB dan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan sampai tahun 1971, ketika mereka dikeluarkan dari PBB dan perwakilan Tiongkok digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai salah satu Sekutu yang menang dalam Perang Dunia II (secara lokal dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua), Republik Tiongkok (RT) bergabung dengan PBB pada pembentukannya pada tahun 1945. Dimulainya kembali Perang Saudara Tiongkok kemudian menyebabkan pembentukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1949. Hampir semua Tiongkok daratan segera di bawah penguasaan dan RT melarikan diri ke Pulau Taiwan. Kebijakan Satu Tiongkok yang didukung oleh kedua pemerintah menghalangi perwakilan ganda, namun di tengah Perang Dingin dan Perang Korea, Amerika Serikat dan sekutunya menentang penggantian dari RT di PBB, meskipun mereka dibujuk untuk menekan pemerintah RT agar menerima pengakuan internasional kemerdekaan Mongolia pada tahun 1961. Britania Raya, Perancis, dan sekutu Amerika lainnya secara terpisah mengalihkan pengakuan mereka terhadap Tiongkok kepada RRT dan Albania mengajukan pemungutan suara tahunan untuk menggantikan RT dengan RRT, namun hal-hal ini dikalahkan sejak-setelah Resolusi Majelis Umum 1668 - suatu perubahan dalam pengakuan memerlukan dua per tiga suara. Perang Dunia II
Perang DuniaII mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Para kekuatan besar yang merupakan pemenang perang—Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Perancis—menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.[3] Uni Soviet dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan super yang saling bersaing dan mendirikan panggung Perang Dunia yang kelak bertahan selama 46 tahun selanjutnya. Sementara itu, pengaruh kekuatan-kekuatan besar Eropa mulai melemah, dan dekolonisasi Asia dan Afrika dimulai. Kebanyakan negara yang industrinya terkena dampak buruk mulai menjalani pemulihan ekonomi. Integrasi politik, khususnya di Eropa, muncul sebagai upaya untuk menstabilkan hubungan pascaperang. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
United Nations Environment Programme (UNEP) berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan "sustainable development" di dunia. Organisasi ini didirikan setelah United Nations Conference on the Human Environment pada Juni 1972 dan bermarkas di Nairobi, Kenya. UNEP juga memiliki enam kantor regional. Misi UNEP adalah “melengkapi kepemimpinan dan mendorong hubungankerjasama dalam kepedulian terhadap lingkungan melalui pembentukan inspirasi, pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup mereka tanpa membahayakan generasi penerus bangsa”.
UNEP terdiri dari beberapa divisi, termasuk Divisi Teknologi, Industri danEkonomi (DTIE). Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Amerika Serikat adalah tuan rumah dari markas besar PBB, yang meliputi tempat pertemuan lazim Majelis Umum di New York City, kursi Dewan Keamanan dan beberapa badan-badan PBB. Amerika Serikat adalah penyedia kontribusi finansial terbesar untuk PBB, menyediakan 22 persen dari biaya PBB pada 2015, dan 28 persen dari biaya penjagaan perdamaian. Amerika Serikat memiliki peran penting dalam pendirian PBB dan merupakan salah satu dair 5 anggota permanen DKPBB. Negara Federasi Mikronesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara Federasi Mikronesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 1991, lima hari setelah menyatakan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Sejak Desember 2011, dubes untuk PBB mereka adalah Jane J. Chigiyal. Meskipun berdaulat secara "de jure", N.F. Mikronesia menjalin Asosiasi Kerjasama Bebas dengan Amerika Serikat, yang memberikan "dukungan finansial substansial" kepada Mikronesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.[57] Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cedera yang Dideritanya"[7] dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut Korea Utara
Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran; namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani.[1] Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991.[2] Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.[3] Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya—Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat—dan mayoritas penanda tangan lainnya. Organisasi Buruh Internasional
Organisasi Buruh Internasional (bahasa Inggris: International Labour Organization, disingkat ILO) adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. United Nations Relief and Rehabilitation Administration
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) adalah badan PBB yang bertujuan memberi pertolongan kepada orang-orang yang ditimpa kemelaratan di daerah-daerah yang tadinya hendak dibebaskan ("relief") dan memulihkan kembali produksi-produksi di daerah tersebut ("rehabilitation"). Badan PBB ini diusulkan ke Kongres Amerika Serikat oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt pada tanggal 9 Juni 1943. Lalu, UNRRA akhirnya didirikan pada November 1943 oleh 44 negara untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh Perang Dunia II. UNRRA menyediakan miliaran dolar AS untuk rehabilitasi dan membantu sekitar 8 juta pengungsi. UNRRA memulai operasinya di Italia kemudian mulai melancarkan operasi secara besar-besaran pada tahun 1944. Para pejabat UNRRA memberikan ternak ke daerah-daerah yang hancur karena perang, membantu menghidupkan kembali pertanian dan membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Weaponisasi keuangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan keuangan sebagai alat untuk mencapai perubahan politik sejak 1966. Weaponisasi keuangan termaktub dalam Pasal 41 Bab VII Piagam PBB.[10] PBB telah menetapkan 26 sanksi sejak berdiri, 13 di antaranya masih berlaku.[11] Setiap sanksi diatur oleh sebuah dewan pengawas. Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Irak, Iran, Korea Utara, dan Somalia adalah negara-negara yang terdampak oleh sanksi ini.[12] Sanksi PBB bertujuan menyelesaikan konflik secara politis, non-proliferasi nuklir, dan kontra-terorisme. Sanksi-sanksi ini mencakup pemutusan hubungan ekonomi dan komunikasi antarnegara. Keuangan juga dimanfaatkan sebagai insentif untuk mendorong perubahan, contohnya perlindungan spesies terancam punah seperti dugong.[13] Insentif-insentif ini mencakup bantuan dana untuk keperluan khusus di sebuah negara. Luxembourg dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah delegasi dari Luxembourg yang dikepalai oleh Joseph Bech, Menteri Urusan Luar Negeri, menghadiri Konferensi San Francisco dan menandatangani Piagam PBB pada 26 Juni 1945, menjadikannya negara anggota pendiri terkecil dari PBB. Pada 1975, Perdana Menteri dan Menteri Urusan Luar Negeri, Gaston Thorn, memimpin sesi ke-30 Majelis Umum. Sejarah dunia
Setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan harapan menyelesaikan perselisihan antarbangsa dan mencegah peperangan pada masa depan. Perang tersebut menyisakan dua negara dengan kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang membimbing perkara internasional. Keduanya saling mencurigai dan takut akan persebaran global dari model politik dan ekonomi salah satu negara tersebut. Hal itu memicu terjadinya Perang Dingin—perselisihan tanpa pertumpahan darah antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan sekutu masing-masing. Dengan pengembangan senjata nuklir dan perlombaan senjata, umat manusia berada dalam risiko terjadinya perang nuklir yang dipicu kedua negara adikuasa tersebut. Perang semacam itu dianggap sulit dijalankan, sehingga pendanaan dipakai dalam perang lewat pihak ketiga, dengan pengeluaran yang cocok untuk negara Dunia Ketiga tanpa senjata nuklir. Perang Dingin berakhir hingga tahun 1990-an, ketika sistem komunis Uni Soviet mulai runtuh, tak mampu bersaing secara ekonomi dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Negara-negara Uni Soviet di Eropa Tengah menuntut kedaulatan bangsa mereka sehingga pada tahun 1991, Uni Soviet pecah menjadi sejumlah negara. Sejak saat itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Tiongkok (istilah)
Mungkin kebingungan yang paling besar dalam penggunaan kata "Tiongkok" disebabkan karena pada saat ini ada dua entitas politik yang bernama sama, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Republik Tiongkok merupakan entitas yang pertama menggunakan nama Tiongkok, sejak 1912-1949, dan merupakan anggota PBB dari tahun 1945 hingga 1971. Berbeda dengan negara-negara lain dengan nama yang sama yang sama-sama berdaulat (mis. Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, Dominika dan Republik Dominika, Korea Utara dan Selatan, Sudan dan Sudan Selatan, dan beberapa negara bernama Guinea), status kedaulatan Republik Tiongkok dipertentangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (kedua entitas tersebut saling tidak mengakui), dan syarat negara lain dapat menjalin hubungan diplomatik dengan RRT adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (lihat Kebijakan Satu Tiongkok). Oleh sebab itu, sejak 1949 Republik Rakyat Tiongkok secara de facto menjadi pemerintah Tiongkok Daratan, sedangkan Republik Tiongkok hanya memerintah di provinsi Taiwan, yang hingga kini masih diklaim RRT, dan sejak 1971 RRT secara de jure diakui oleh dunia internasional dengan bergabung ke PBB. Bergabungnya RRT ke PBB juga berarti dikeluarkannya (atau tidak diakuinya lagi) kedaulatan Republik Tiongkok oleh PBB, karena hanya ada satu wakil "Tiongkok" di PBB, yang juga merupakan satu dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu sejak 1971 istilah "Tiongkok" resmi menunjuk kepada RRT, baik secara de facto maupun de jure. Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kini, Relawan PBB secara langsung memobilisasi lebih dari 7.500 orang setiap tahunnya. Semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1971, Relawan PBB telah melibatkan lebih dari 50.000 relawan untuk bekerja di lapangan dalam berbagai aspek pekerjaan di negara berkembang. Para kandidat relawan direkrut dari negara maju maupun dari negara berkembang. Lebih dari 75% Relawan PBB berasal dari negara berkembang, dan lebih dari 40% Relawan ditugaskan di negaranya sendiri. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun di bawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Balai Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara. Amerika Serikat
Konferensi Sekutu di Bretton Woods dan Yalta menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai pembentukan sistem organisasi internasional baru yang menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pusat kekuatan dunia. Setelah perayaan kemenangan di Eropa, sebuah konferensi internasional diselenggarakan di San Fransisco pada tahun 1945. Konferensi ini menghasilkan Piagam PBB, yang kemudian diefektifkan setelah perang usai.[62] Menjelang PD II berakhir, Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklir pertama dan menggunakannya untuk mengebom kota-kota Jepang Nagasaki dan Hiroshima pada bulan Agustus. Perang berakhir pada 2 September 1945 dengan menyerahnya Jepang.[63] Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional () adalah sebuah konvensi para delegasi asal 50 negara-negara Sekutu yang terjadi di 25 April 1945 sampai 26 Juni 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Di konvensi ini, para delegasi meninjau dan menulis ulang perjanjian Dumbarton Oaks. Konvensi tersebut menghasilkan pembuatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibuka untuk penandatanganan pada 26 Juni. Konferensi tersebut diadakan di berbagai tempat, terutama War Memorial Opera House, dengan Piagam ditandatangani pada 26 Juni di Herbst Theatre, Civic Center. Konferensi tersebut diketuai oleh diplomat AS Alger Hiss. Sejarah hukum Uni Eropa
Pada tahun 1950, selama negosiasi Perjanjian Paris, Perang Korea dimulai. Amerika Serikat terancam dengan Pemerintahan Stalin, Uni Soviet dan menekan persenjataan Jerman, serta keanggotaannya di dalam NATO. Perang Korea mendorong upaya pembentukan pasukan khusus Eropa di antara negara-negara anggota ECSC. Kemudian pada 27 Mei 1952, keenam negara ini membentuk dua komunitas baru, yaitu Komunitas Pertahanan Eropa (EDC) dan Masyarakat Politik Eropa (EPC). Tugas utama Komunitas Pertahanan Eropa (EDC) adalah mengkoordinasikan kebijakan luar negeri negara-negara Eropa Barat dan membangun pasar bersama, sementara Masyarakat Politik Eropa (EPC) bertujuan menciptakan tentara Eropa bersama, yang terdiri dari kontingen militer yang berasal dari negara-negara tertentu, serta mengatur markas bersama tentara Eropa. Kemudian pada tahun 1954, Uni Eropa Barat (WEU) didirikan, dengan tujuan kerja sama menuju terciptanya sistem keamanan bersama di negara-negara anggota ECSC. Namun, WEU tidak memainkan peran penting, meskipun merevitalisasi saat-saat krisis kerja sama Eropa.
Meskipun ditandatangani oleh semua negara anggota, pada tahun 1954, Majelis Nasional Prancis menahan ratifikasi Perjanjian Komunitas Pertahanan Eropa, yang merupakan akibat penggabungan politik kiri-kanan Prancis, dan memunculkan pemikiran besar tentang masa depan kerja sama dan integrasi Eropa. Terlepas dari kegagalan EDC dan EPC, serta penyempitan proses integrasi ke bidang ekonomi, para pemimpin Eropa Barat kemudian mengusulkan pembentukan komunitas lain, dengan pendekatan berbeda dari konsep integrasi sektor ekonomi yang diadvokasi sebelumnya. Korea dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 1948, Korea Selatan resmi diakui oleh Majelis Umum PBB (MUPBB). Sejak itu, Korsel ikut serta dalam MUPBB sebagai pengamat. Pada 1950, Korea Utara menginvasi Korsel dan Perang Korea berkecamuk. Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan di Korea. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara, dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian sendiri dibentuk secara resmi tahun 1992 oleh Boutros Boutros-Ghali yang pada saat itu menjadi Sekretaris Jenderal PBB. Marrack Goulding menjadi Wakil Sekretaris Jenderal untuk urusan pemeliharaan perdamaian, dengan Kofi Annan sebagai orang kedua. Peran dari departemen dirumuskan pada Juni 1992 melalui perencanaan penguatan kapasitas PBB dalam diplomasi pencegahan dan pemelihara perdamaian, berjudul "An Agenda for Peace". Dominion Pakistan
Bagian 1 dari Undang-Undang Kemerdekaan India 1947 menyatakan bahwa dari "tanggal lima belas Agustus, sembilan belas empat puluh tujuh, dua dominion independen dibentuk di India, yang masing-masing dikenal sebagai "India" dan "Pakistan"." India diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara penerus bekas India Britania. Karena bekas negara tersebut merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, India melanjutkan penempatan kursinya disana dan tidak perlu mendafta sebagai anggota baru. Namun, Pakistan dianggap sebagai negara yang baru dibentuk dan perlu mendaftar untuk bergabung. Negara tersebut diangkat menjadi anggota PBB pada 30 September 1947, beberapa minggu setelah kemerdekaannya Penguasa monarki Inggris menjadi kepala negara dari dominion baru tersebut, dengan Pakistan bergabung seorang raja dengan kerajaan Persemakmuran lainnya, namun peran konstitusional penguasa monarki tersebut diserahkan kepada Gubernur-Jenderal Pakistan, dan sebagian besar kekuasaan nyata dipegang pemerintahan baru yang dikepalai oleh Jinnah. Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berafiliasi sejak pembentukan organisasi tersebut. Filipina adalah salah satu penandatangan Deklrasi PBB tahun 1942, dimana Piagam PBB tahun 1945 berdasar. Filipina juga menjadi salah satu dari 51 negara anggota asli, dan salah satu dari hanya empat negara Asia, yang menandatangani piagam tersebut, yang menandai permulaan operasi PBB. Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kedua Jerman diangkat menjadi anggota penuh PBB pada 18 September 1973. Dua negara tersebut kemudian bergabung pada 3 Oktober 1990, mengakhiri era Perang Dingin. Saat ini, Jerman menjadi kontributor terbesar ketiga dalam hal penyumbang PBB, setelah Amerika Serikat dan Jepang dan 190 juta dolar AS, atau sekitar 8% dari biaya PBB untuk biaya dwitahunan 2010-11. Hak menentukan nasib sendiri
Periode ke-dua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya "United Nation" – UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB) pada tahun 1945. Menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam Konferensi Perdamaian Paris, yang muncul dari Perang Dunia II ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I sebelumnya. Penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel. Para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan. Semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain:
Pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah Perang Dunia I. Kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan. Kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah Perang Dunia I, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional. Di musim semi tahun 1945, blok sekutu menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang. Di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri. Di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam PBB. Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah bendera yang mirip pertama kali dipresentasikan dalam bentuk yang sedikit berbeda dari bentuk sekarang pada konferensi di San Fransisco, April 1945 yang berbeda dalam penggambaran Bumi. Bendera tersebut kemudian disebarkan kepada setiap delegasi dan media. Tahun 1946, sebuah komite UNO ("United Nations Organization" nama awal untuk PBB) diberi tugas untuk membuat rancangan tetap yang dipresentasikan pada 2 Desember 1946 dan kemudian diterima oleh sidang UNO pada 7 Desember 1946. Peta dunia pada versi terdahulu terputar 90 derajat ke arah timur dibandingkan dengan versi sekarang. Perubahan tersebut, menurut konferensi pers yaitu untuk memindahkan Amerika Utara dari pusat lambang. India dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
India adalah salah satu anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Washington, D.C. pada 1 Januari 1942 dan juga ikut serta dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco dari 25 April sampai 26 Juni 1945. Sebagai anggota pendiri PBB, India sangat mendukung keperluan dan prinsip PBB dan telah membuat kontribusi signifikan dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan Piagam, dan evolusi agensi-agensi dan program-program terspesialisasi PBB. Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dalam prinsipnya, hanya negara-negara berdaulat yang bisa menjadi anggota PBB, dan sekarang seluruh anggota PBB adalah negara berdaulat. Meskipun lima anggota tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara 1946 dan 1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, sejumlah negara yang dianggap berdaulat menurut Konvensi Montevideo tidak menjadi anggota PBB. Ini karena PBB tak menganggap mereka memenuhi kedaulatan, terutama karena kurangnya pengakuan internasional atau karena penentangan dari salah satu anggota tetap. Malaysia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak pembentukan organisasi tersebut, Federasi Malaya mengekspresikan sebuah peminatan untuk bergabung dengan PBB, dan itu terjadi pada 17 September 1957. Setelah penggabungan Malaya, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak pada 16 September 1963, negara tersebut kemudian berganti nama menjadi Malaysia. Namun, kurang dari dua tahun setelah bergabung, Singapura keluar dari federasi tersebut dan bergabung dengan PBB sebagai diri sendiri pada 21 September 1965. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Empat kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah (1) Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah, (2) Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahnya sendiri, (3) Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia, dan (4) perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dalam Bahasa Inggris disebut "United Nations Development Group" (UNDG) adalah sebuah konsorsium sebagai hasil dari agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1997, untuk meningkatkan efektivitas berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB di tingkat negara.